Meteor News ** Indramayu | Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) kabupaten Majalengka mengelar rapat Paripurna menyampaikan catatan Krisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (30/6/2026). Pandangan umum Fraksi PKS disampaikan oleh Iing Misbahuddin.
PKS mengapresiasi keberhasilan Pemkab Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya. Namun, menurut PKS, raihan tersebut harus diikuti dengan perbaikan tata kelola keuangan daerah.PKS menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Majalengka terhadap pemerintah pusat.
Dari total pendapatan daerah Rp3,169 triliun, PAD hanya menyumbang sekitar 23 persen. Selain itu, PKS menilai target pajak daerah belum tercapai optimal. Realisasi pajak hanya mencapai 91,93 persen atau kurang sekitar Rp21,1 miliar dari target.Sorotan utama diarahkan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Berdasarkan temuan BPK, hanya terdapat dua objek pajak pertambangan yang tercatat, sementara hasil verifikasi lapangan menemukan sedikitnya 88 titik aktivitas pertambangan di Kabupaten Majalengka. "Artinya terdapat puluhan titik tambang yang diduga belum terdata atau tidak berizin sehingga tidak memberikan kontribusi pajak kepada daerah," ujar Iing Misbahuddin.
Fraksi PKS mendesak Pemkab Majalengka segera menertibkan perizinan pertambangan, memperbaiki pendataan objek pajak, serta mengoptimalkan potensi PAD yang belum tergali. Di sisi lain, PKS mengapresiasi pengangkatan 3.492 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu, namun mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga kemampuan fiskal daerah.
PKS juga meminta pemerintah memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu tetap berjalan optimal serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Majalengka. (Inoy).
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!