MeteorNews ** SURABAYA | Komisi VII DPR RI meminta Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditutup sementara setelah mencuat kasus dugaan korupsi pakan hewan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10,2 miliar.
Saat ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional KBS.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus tersebut. Menurutnya, dugaan korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari Rp10 miliar tidak hanya berdampak pada keuangan, tetapi juga menyebabkan satwa menjadi korban akibat berkurangnya kualitas pemeliharaan dan pakan.
"Tentu kami prihatin. Nilainya mencapai sekitar Rp10 miliar lebih, dan yang menjadi korban adalah hewan-hewan di sana. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Chusnunia, Jumat (24/7/2026).
Sarankan KBS Ditutup SementaraPolitikus yang akrab disapa Nunik itu menilai, penutupan sementara KBS perlu dipertimbangkan agar proses evaluasi dan pembenahan pengelolaan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah tersebut lebih baik daripada membiarkan satwa terus menjadi korban akibat tata kelola yang bermasalah."Kalau secara pribadi saya melihat kondisinya sudah sangat memprihatinkan, mungkin lebih baik ditutup sementara daripada satwa-satwanya terus menjadi korban," katanya.
Ia menambahkan, setelah sistem pengelolaan diperbaiki dan dipastikan tidak lagi berpotensi terjadi penyimpangan maupun tindak korupsi, Kebun Binatang Surabaya dapat kembali dibuka untuk masyarakat.
Menurut Chusnunia, saat ini masyarakat juga memiliki banyak pilihan destinasi wisata edukatif lain bagi anak-anak sehingga penutupan sementara KBS tidak akan menghilangkan alternatif rekreasi keluarga. Minta Pemkot Surabaya Lakukan Evaluasi Menyeluruh.
Selain mengusulkan penutupan sementara, Chusnunia juga meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi total terhadap operasional Kebun Binatang Surabaya. Ia mengaku masih terkejut dengan temuan kasus tersebut dan berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tata kelola KBS menjadi lebih baik.
"Terus terang, kami masih syok. Sampai sekarang rasanya masih sulit berkata-kata melihat kondisi yang terjadi. Yang jelas, kami merekomendasikan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.
Chusnunia juga menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI akan membahas kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya untuk melihat langsung kondisi di lapangan. "Namun nanti akan kami bicarakan dengan teman-teman di komisi, apakah memungkinkan untuk melakukan sidak langsung ke lokasi," katanya.
Kasus dugaan korupsi dana operasional KBS menjadi sorotan publik karena diduga berdampak terhadap kesejahteraan satwa yang berada di dalam kebun binatang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!