Perguruan Tinggi Miliki Peran Strategis Sebagai Penggerak Utama Inovasi Nasional

Meteornews ** - Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama inovasi nasional. Ekosistem pendidikan tinggi yang kuat, riset yang relevan, serta kolaborasi dengan dunia industri menjadi fondasi penting dalam menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi pembangunan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dalam Human Development Synergy Forum bertajuk Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional: Brain Gain untuk Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Kamis (18/12/2025). 
Inovasi itu datang dari perguruan tinggi. Kampus harus menjadi ruang lahirnya gagasan, riset, dan teknologi yang menjawab persoalan nyata. Penguatan riset, peningkatan kualitas SDM, serta kemitraan dengan industri perlu terus diperkuat,” ujar Stella. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk riset pada 2025 mencapai Rp3,2 triliun atau meningkat 218 persen ketimbang Rp1,47 triliun tahun sebelumnya. "Peningkatan terbesar ini karena kami mendapatkan dana riset dari LPDP yang bisa disalurkan langsung kepada universitas," ujarnya. 
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mendorong transformasi pembelajaran dan penguatan ekosistem riset melalui sinergi multipihak sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing inovasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ojat Darojat menekankan pentingnya pembenahan proses pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. “Salah satu penyakit kronis pendidikan kita adalah proses belajar yang masih berhenti pada producing knowledge, bukan applying knowledge. 
Anak-anak mampu menjawab soal ujian, tetapi tidak memahami dan tidak bisa menggunakan ilmunya. Inilah yang melahirkan inert knowledge dan membuat daya saing inovasi nasional kita rendah,” ujar Ojat. Ia menjelaskan, transformasi pembelajaran perlu diarahkan pada penguatan pemahaman, konteks, dan pemanfaatan ilmu. Hal ini penting agar proses belajar mampu menumbuhkan daya pikir kritis serta keterampilan pemecahan masalah sejak dini. “Metode rote learning yang mengandalkan hafalan tanpa pemahaman masih mengakar di ruang-ruang kelas kita. Sistem ini tidak memberi ruang bagi anak untuk membangun critical thinking. 
Selama budaya belajar seperti ini dipelihara, kita akan terus menghasilkan lulusan dengan nilai tinggi, tetapi miskin kemampuan inovasi,” tegasnya. Selain pembelajaran, Ojat juga menyoroti perlunya penguatan keterkaitan antara pendidikan, riset, dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyampaikan bahwa revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah untuk menjawab tantangan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.

Ia menambahkan, penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci agar riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi berlanjut pada hilirisasi dan pemanfaatan nyata. Executive Director Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI), Yenny Bachtiar, menekankan bahwa tantangan brain drain tidak seharusnya dimaknai sebagai kehilangan semata, melainkan peluang untuk membangun brain gain melalui kemitraan yang terarah dan berkelanjutan. “Kebijakan pendidikan dan riset harus dibangun dari data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Yenny menegaskan peran data sebagai “alat navigasi” kebijakan agar riset tidak berhenti di publikasi, melainkan berujung pada solusi pembangunan. Dari perspektif global, Program Manager Friedrich-Ebert Stiftung (FES), Rina Julvianty, menilai investasi berkelanjutan pada pendidikan, riset, dan inovasi—yang ditopang kemitraan multipihak—merupakan fondasi daya saing bangsa. Adapun FES memposisikan diri sebagai jembatan antara riset dan kebijakan publik, menghubungkan praktik baik internasional dengan kebutuhan nasional.