Meteor News ** JAKARTA | Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengakui bahwa ada "kuota khusus" agar orang-orang membayar untuk menjadi polisi dalam rekrutmen Polri.
Dalam keterangannya di Istana, Jakarta, purnawirawan jenderal itu mengakui adanya jalur yang membuka peluang masuk kepolisian melalui mekanisme berbayar. Ia tak menampik, skema tersebut selama ini menjadi bagian dari proses penerimaan anggota.
“Kalau rekrutmen, sekarang kuota khusus itu dihapus,” ujarnya singkat.
Dofiri, yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian sejak September 2025, menyebut praktik itu masuk dalam daftar pembenahan prioritas. Fokusnya: merombak aspek manajerial yang dinilai membuka celah penyimpangan.Langkah koreksi disiapkan.
Salah satunya dengan menghapus jalur khusus dan memperketat sistem seleksi. Ke depan, proses rekrutmen tak lagi sepenuhnya berada di tangan internal Polri. Harus multi-aktor. Panitianya tidak hanya dari dalam, tetapi juga melibatkan unsur luar,” kata dia.
Pernyataan ini menegaskan kembali persoalan lama: rekrutmen aparat penegak hukum yang kerap diselimuti isu transaksional. Kini, bola ada pada implementasi—apakah reformasi benar berjalan, atau sekadar mengganti istilah tanpa mengubah praktik.
Pertanyaan untuk publik: Kalau “jalur bayar” diakui pernah ada, siapa yang bertanggung jawab selama ini? Seberapa dalam praktik ini sudah mengakar di tubuh Polri?Apakah cukup hanya dihapus, atau perlu audit total rekrutmen sebelumnya? Siapa yang menjamin sistem baru benar-benar bersih.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!