Meteornews.id ** INDRAMAYU | Penyaluran bantuan pangan (Banpang) beras di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, kembali menuai sorotan. Persoalan bukan pada ketersediaan bantuan, melainkan pada ketepatan sasaran penerima yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Pemerintah Desa (Pemdes) Kalianyar secara terbuka mempertanyakan akurasi data kemiskinan berbasis desil yang menjadi salah satu dasar penetapan penerima bantuan. Data tersebut dinilai masih menyisakan persoalan ketika berhadapan dengan kondisi riil masyarakat.
Kasi Pemerintahan sekaligus Operator SIKS-NG Desa Kalianyar, Mufti Ali, menyebut dari total 1.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdapat warga yang dinilai sudah relatif mampu dan masih berada dalam usia produktif, namun tetap menerima bantuan.
Sebaliknya, sejumlah warga lanjut usia dan keluarga yang secara ekonomi sangat membutuhkan justru tidak tercatat sebagai penerima karena berada pada kelompok desil yang lebih tinggi, yakni Desil 6 hingga 10.“Fakta di lapangan sangat ironis dan menyayat hati.
Banyak lansia yang secara riil sangat miskin, tetapi data desilnya tinggi sehingga tidak terdata sebagai penerima bantuan,” ujar Mufti Ali, Senin (31/8/2026).Kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa. Di satu sisi, aparatur desa berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempertanyakan mengapa dirinya tidak mendapatkan bantuan.
Di sisi lain, desa harus mengikuti daftar penerima yang telah ditetapkan berdasarkan sistem data yang tersedia.Padahal, dalam program tersebut, Perum Bulog menyalurkan 39,6 ton beras atau sekitar 3.960 karung untuk Desa Kalianyar. Setiap KPM mendapatkan alokasi sebanyak 30 kilogram beras.Pemdes Kalianyar menilai besarnya alokasi bantuan akan menjadi kurang optimal apabila data penerima tidak terus diperbarui berdasarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Warga yang sebelumnya masuk kategori miskin bisa saja kondisi ekonominya telah membaik. Begitu pula sebaliknya, warga yang sebelumnya tergolong mampu dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, usia lanjut, maupun persoalan lainnya.
Karena itu, Pemdes Kalianyar mendesak adanya evaluasi serius terhadap mekanisme pemutakhiran data desil. Desa juga meminta agar operator SIKS-NG diberikan ruang yang lebih luas untuk mengusulkan dan memperbarui status warga secara berkala berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Pemdes berharap perubahan data dapat dilakukan terhadap penerima yang sudah mampu, pindah domisili, atau meninggal dunia sehingga alokasi bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Pemdes Kalianyar, persoalan data ini tidak boleh dianggap sepele. Ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata masyarakat bukan hanya menyangkut soal beras, tetapi juga berpotensi memunculkan kecemburuan sosial, protes warga, hingga konflik horizontal yang pada akhirnya justru harus dihadapi oleh pemerintah desa.Pemdes Kalianyar pun berharap pemerintah di tingkat kabupaten maupun pusat dapat mendengar persoalan tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh.
Bantuan sosial seharusnya tidak berhenti pada ketepatan administrasi, tetapi harus benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. ( Inoy )
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!