MeteorNews ** JAKARTA | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan honorer dan PPPK paruh waktu di daerah menjadi salah satu pembahasan di rapat Komisi II DPR hari ini. Dasco menilai tata kelola pengangkatan PPPK perlu dibenahi agar tak ada penumpukan.
Hal itu disampaikan Dasco setelah menghadiri rapat Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Dasco mengatakan DPR tetap menggelar rapat pada masa reses untuk membahas persoalan yang mendesak. "Memang DPR menggelar rapat-rapat di masa reses sesuai dengan kebutuhan, dan pada hari ini, itu Komisi II melakukan rapat dengan APKASI dan Kementerian Dalam Negeri membahas kondisi fiskal, kemudian juga membahas beberapa hal termasuk inflasi daerah, kemudian pembangunan daerah, dan kemudian dana bagi hasil, remunerasi, dan juga usulan-usulan kepada pemerintah melalui Komisi II DPR," kata Dasco.
Dalam rapat tersebut, kata Dasco, turut dibahas persoalan PPPK yang selama ini menjadi keluhan sejumlah pemerintah daerah. Termasuk terkait pembiayaan gaji. "Ya, juga tadi termasuk soal PPPK yang sebenarnya kita sudah bahas dengan MenPAN-RB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan," ujarnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!