MeteorNews ** BANDUNG | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan kota (angkot), khususnya armada antarkabupaten dan antarkota yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi umum sekaligus menghadirkan sistem yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penertiban kendaraan yang sudah tidak layak beroperasi. Pemerintah juga tengah menyiapkan solusi jangka panjang melalui skema peremajaan armada yang memberikan kesempatan kepada para sopir untuk memiliki kendaraan sendiri.
Menurut Dedi, pemerintah sedang merancang skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) agar para pengemudi dapat mencicil armada yang mereka operasikan. "Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar Dedi.
Selain memperbaiki tata kelola kepemilikan armada, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari proses peremajaan angkot.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil sekaligus mendukung pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan di masa mendatang.
Dedi menilai keberhasilan transportasi modern tidak hanya ditentukan oleh kendaraan yang digunakan, tetapi juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat dan peningkatan kualitas kawasan perkotaan.
Menurutnya, sistem transportasi yang baik harus dilengkapi dengan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, serta sistem keamanan yang mampu mendukung mobilitas masyarakat.
"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa program angkot pintar yang telah berjalan selama satu tahun menunjukkan perkembangan yang positif dari sisi operasional.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengadaan armada baru masih menjadi tantangan karena membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan angkot konvensional.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya sistem transportasi publik yang lebih modern, nyaman, dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!