Meteornews ** INDRAMAYU | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) berencana mengembalikan uang koin yang sebelumnya diserahkan oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI).
Uang tersebut awalnya diberikan pada Senin, 6 April 2025, sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum di Alun-alun Indramayu yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Kamis (2/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP dan Damkar Indramayu, Asep Afandy menjelaskan, secara aturan, pemerintah daerah tidak dapat menerima uang koin tersebut. Menurutnya, yang diharapkan dari pihak terkait adalah bentuk tanggung jawab moral atau upaya perbaikan fasilitas yang rusak.
“Belum tentu nilai kerusakan mencapai Rp100 juta. Mungkin ini hanya persoalan komunikasi, tetapi kami melihat ada niat baik dan rasa tanggung jawab KOMPI terhadap Kabupaten Indramayu,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat uang koin tersebut diserahkan dan diletakkan di Pendopo Bupati, kondisi itu dinilai kurang pantas secara visual. Berdasarkan kesepakatan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), uang tersebut kemudian diamankan dan disimpan oleh Satpol PP dan Damkar.
“Saat ini kami masih menunggu komunikasi lanjutan dengan pihak KOMPI melalui kepolisian atau instansi terkait. Karena uang koin berada di kami, nanti akan langsung kami serahkan kembali jika waktunya sudah ditentukan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, didampingi Sekda Aep Surahman, menemui perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Pendopo Indramayu, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung saat perwakilan KOMPI menyerahkan koin yang disebut sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum (fasum) akibat aksi unjuk rasa di Alun-alun Pendopo Indramayu beberapa hari lalu.
Namun, Bupati Lucky menolak penyerahan koin tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah meminta ganti rugi dalam bentuk uang. “Penyerahan koin itu hak KOMPI, tetapi pemerintah daerah tidak meminta uang. Yang kami harapkan adalah perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak,” tegas Lucky di hadapan perwakilan KOMPI yang dipimpin Ketua KOMPI H Darsam, didampingi Sekjen H Labib dan koordinator lapangan, Hatta.
Suasana sempat memanas ketika bupati mempertanyakan sikap KOMPI yang selama ini menolak program Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak nila di wilayah Pantura, namun belum pernah mengajukan audiensi resmi. “Saya minta dijawab dengan jujur, apakah KOMPI pernah mengajukan audiensi? Karena sampai saat ini belum ada surat yang masuk,” ujarnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!