Meteor News

DPRD Jabar Dalami Sejauh Mana Dampak Teknis & ekonomi Dari Kebijakan Pemprov Jabar

METEORNEWS 22 Jan 2026, 13:42
DPRD Jabar Dalami Sejauh Mana Dampak Teknis & ekonomi Dari Kebijakan Pemprov Jabar

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan pemberhentian atau moratorium sementara izin pembangunan perumahan baru di wilayah Jabar, yang dinilai bakal memberikan dampak luas terhadap sektor properti dan investasi daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyampaikan langkah evaluasi ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari para mitra dan pemangku kepentingan, yang masuk ke legislatif terkait mandeknya proses perizinan pembangunan perumahan.

Saat ini, DPRD Jabar sedang mendalami sejauh mana dampak teknis dan ekonomi dari kebijakan yang diambil Pemprov Jabar sebagai respons atas risiko bencana banjir dan longsor tersebut."Kita mendalami, dampak dari perizinan-perizinan yang terhenti karena ada surat edaran dari kepala daerah kita, gubernur. Beberapa mitra kita sudah berkali-kali juga mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD, makanya kita harus mendalami masalah perizinan ini," ujar Rahmat dalam keterangan di Bandung. 

Sebelumnya, Pemprov Jabar menghentikan sementara penerbitan izin perumahan baru hingga pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan kajian risiko bencana serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pendalaman juga, kata Rahmat, dilakukan dalam rapat kerja di Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (20/1/2026), yang mana hasilnya segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat.Lebih lanjut, Rahmat mengatakan Komisi I juga menjadwalkan rapat kerja lanjutan di Bandung pada pekan depan dengan agenda menghadirkan Gubernur Dedi Mulyadi."Tindak lanjut Komisi I nantinya akan kita laporkan ke pimpinan DPRD dan meminta ada rapat kerja lagi minggu depan di Bandung terkait dengan evaluasi perizinan dengan mengundang gubernur dan stakeholder terkait," kata Rahmat.Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mencari titik temu serta solusi terbaik agar mitigasi bencana tetap berjalan tanpa harus melumpuhkan iklim pembangunan properti di Jawa Barat.Legislatif berharap hasil evaluasi ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perumahan sekaligus menjamin keamanan tata ruang Jawa Barat dari ancaman bencana di masa depan.

Sumber Berita: Meteornews
Bagikan:
Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!