Meteornews ** - Tolak Ajakan Dukung Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Kami Enggak Mungkin Meninggalkan RakyatKetua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan, partainya menolak ajakan dari partai politik (parpol) lain, untuk mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dipilih oleh DPRD.
PDIP, kata Deddy, tidak akan meninggalkan rakyat yang mayoritas masih menginginkan pilkada secara langsung."Kita enggak mungkin meninggalkan rakyat," kata Deddy. Rabu (7/1/2026).
Deddy menegaskan, rakyat pada dasarnya hanya memiliki satu instrumen harapan dalam demokrasi, yakni hak suara.Sebab itu, ia menilai tidak masuk akal jika hak tersebut justru diambil kembali melalui wacana pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD."Rakyat itu punya apanya sih yang berharap? Rakyat itu kan suaranya. Masa itu juga mau diambil?," ujarnya.
Deddy menegaskan, sikap PDIP tidak akan berubah terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Bagi PDIP, pilkada langsung merupakan hal fundamental dalam demokrasi yang telah diperjuangkan dan dijalankan selama ini.
“Saya kira itulah. Jadi enggak ada lah kita enggak akan berubah. Karena itu hal yang fundamental,” ucap anggota Komisi II DPR RI itu.
Lebih lanjut, Deddy mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, namun mekanisme tersebut telah ditinggalkan setelah melalui proses evaluasi dan revisi kebijakan.
“Kita sudah pernah mengalami pemilihan oleh DPRD dan kita buang itu, kita revisi,” katanya.
Deddy menambahkan, berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang mendorong kembalinya pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak memiliki dasar yang kuat dan mudah dipatahkan.“Dan semua alasan yang dikemukakan itu tentang kenapa harus kembali dipilih oleh DPRD itu kan dengan sangat mudah dibantah. Alasannya kurang kuat,” pungkasnya.
Untuk diketahui sejumlah parpol, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat mendukung wacana pilkada kembali dipilih DPRD.Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. "Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono Senin (29/12/2025).
Terkini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan partainya satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada)."Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," kata Herman.
PDIP Konsisten Tolak Ide Calon Kepala Daerah Dipilih oleh DPRDHerman menjelaskan, sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada melalui undang-undang (UU).
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!