MeteorNews ** JAKARTA | Sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjalankan 18 operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan 12 kepala daerah, yang sebagian besar menjabat sebagai bupati dan wali kota. Kasus terbaru yang ditangani adalah OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada 28 Juli 2026.Di tengah masifnya penindakan di tingkat daerah, belum ada satu pun gubernur yang terjaring OTT pada tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa level gubernur tidak steril dari dugaan tindak pidana rasuah."Penyelidikannya tetap berjalan, hanya saja bukti yang ada belum memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan," ujar Fitroh saat memberikan keterangan resmi.
Fitroh menekankan bahwa setiap upaya paksa yang dilakukan lembaga antirasuah harus senantiasa berpijak pada alat bukti yang solid serta berada dalam koridor prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak boleh menabrak aturan hukum itu sendiri.Ia juga menepis secara tegas anggapan miring bahwa KPK melindungi para pejabat setingkat gubernur.
Menurutnya, seluruh keputusan penindakan murni didasarkan pada pertimbangan objektivitas dan kecukupan alat bukti.Perluasan Sasaran Penindakan dan Kinerja Semester I 2026Selain menyasar kepala daerah, penindakan KPK sepanjang 2026 juga merambah ke berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), lingkungan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparatur sipil negara (ASN).
Berikut adalah daftar 12 kepala daerah yang terjaring penindakan KPK sepanjang 2026:
Wali Kota Madiun — MaidiBupati Pati — SudewoBupati Pekalongan — Fadia ArafiqBupati Rejang Lebong — M. Fikri ThobariBupati Cilacap — Syamsul Auliya RachmanBupati Tulungagung — Gatut SunuBupati Muara Enim — EdisonBupati Kuantan Singingi — Suhardiman AmbyBupati Langkat — Syah AfandinBupati Sukoharjo — Etik SuryaniBupati Lombok Barat — Lalu Ahmad ZainiBupati Pemalang — Anom Widiyantoro
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kinerja penindakan pada Semester I 2026 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tercatat dari peningkatan pelimpahan perkara yang melonjak dari 46 kasus menjadi 76 kasus.
Setyo menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara ini akan terus berlanjut secara transparan hingga tahap persidangan serta optimalisasi pemulihan aset negara (asset recovery).
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!